Selasa, 31 Juli 2012

Facing The Three Giant of Jakarta



Genderang ‘perang’ antar kompetitor dalam memperebutkan kursi nomor satu di Jakarta semakin terdengar membahana. Gerak-gerik dua calon pemenang pilkada putaran pertama tak lepas sedikitpun dari pantauan media tanah air. Media seakan menjadikan perebutan kekuasaan tersebut sebagai hidangan yang menggoda untuk disantap. Meski hasil perhitungan suaranya belum final, tetapi sudah dapat dipastikan bahwa pasangan Jokowi-Ahok dan Foke-Nara akan kembali berjibaku di putaran kedua dalam pemilihan gubernur tanah Betawi tersebut.

Bila menelisik popularitas kedua pasangan calon di atas dari berbagai media sosial, maka terlihat jelas bahwa persaingan yang ada tampak semakin ketat. PoliticaWave.com sebagai salah satu lembaga independen yang terus memantau percakapan di berbagai media sosial dapat dijadikan sebagai acuan untuk meneropong sedini mungkin siapa yang akan bercokol di kursi utama Jakarta kelak.

Hingga hari ini (31/07/2012), dari berbagai parameter utama mengenai kesan politik di masyarakat yaitu Trend of Exposure, Candidate Electability, Share of Exposure, Share of Citizen, dan Media Trend masih menempatkan pasangan Jokowi-Ahok di posisi teratas (selangkapnya lihat Gambar 1). Kita sebagai masyarakat awam pun menjadi tahu siapa yang paling mungkin menjadi pemimpin Jakarta berikutnya. Meskipun data-data dari PoliticaWave.com tersebut nantinya tidak secara langsung berimbas kepada perolehan suara namun itu sudah cukup akurat untuk dijadikan sebagai pegangan untuk pilkada jilid II mendatang. Apalagi pada pilkada putaran pertama yang diikuti oleh enam pasangan calon gubernur, PoliticaWave sukses menampilkan data-data yang selaras dengan fakta perhitungan suara pilkada tahap I dimana pasangan Jokowi-Ahok berada di posisi pertama. 




Gambar 1. Citra politik pasangan Jokowi-Ahok dan Foke-Nara di mata masyarakat.

Terlepas siapa yang nanti bakal menjadi pemimpin Jakarta, pekerjaan besar telah menanti mereka (calon terpilih). Menurut hemat penulis, ada tiga monster utama yang harus dikalahkan oleh pemimpin berikutnya yaitu terkait Kota Layak Huni, Akses Layanan Kesehatan, dan Korupsi. Berikut akan saya jabarkan mengenai kerumitan serta solusi masalah-masalah di atas.


#1 Kota Layak Huni


Bukan rahasia lagi bila Jakarta memiliki tatanan kota yang relatif amburadur. Lihat saja berbagai aspek yang dapat dijadikan indikator seperti kemacetan, kriminalitas, polusi, banjir, suhu udara yang panas, dan lain sebagainya [1]. Beberapa indikator tersebut telah menjadi momok bagi kehidupan warga ibu kota. Ironis memang, di saat perekonomian tumbuh pesat, penduduk Jakarta harus terlilit oleh berbagai masalah hidup yang tak kunjung reda. Lalu apa solusinya untuk mengatasi permasalahan ini?

Pengelolaan tata ruang yang berkesinambungan merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin mendatang. Tidak hanya menyangkut masalah infrastruktur semata, pengelolaan harus disinergikan juga dengan perilaku masyarakat Jakarta. Sebagai contoh, perilaku membuang sampah sembarangan, parkir semaunya, dan menerobos rambu-rambu lalu lintas adalah segelintir perilaku masyarakat yang patut mendapat perhatian. Intinya pengelolaan tata ruang yang berhasil harus melibatkan masyarakat yang ada. Dalam hal ini perlu ada rumusan kebijakan yang lebih mengena, jangan hanya menjadikan masyarakat Jakarta sebagai ‘objek’ kebijakan tetapi cobalah memulai membuka paradigm baru dengan menyinergikan masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan kota layak huni untuk Jakarta.


#2 Akses Layanan Kesehatan


Akses layanan kesehatan yang mudah dan murah merupakan salah satu indikator keberhasilan kehidupan suatu masyarakat. Sebuah ungkapan kuno mengatakan “Tak ada kebaikan di dalam raga yang sakit” cukup cocok untuk menggambarkan betapa pentingnya kehidupan yang sehat baik itu jasmani maupun rohani. Bagi Jakarta tentu tidak mudah dalam menciptakan akses layanan kesehatan yang merata mengingat jumlah penduduknya yang semakin membludak.
                                                
Hal ini juga diperparah oleh begitu jauhnya gap antara masyarakat berkategori ekonomi baik dengan masyarakat yang melarat. Belum meratanya akses  layanan kesehatan di Indonesia khususnya Jakarta juga diakui Alm. Menteri Kesehatan Endang Rahayu S. Beliau menegaskan bahwa perlu ada solusi dalam menjembatani kesenjangan dari kalangan dengan kelas ekonomi yang berbeda sehingga dapat mengakses layanan kesehatan secara adil [2]. Bila melihat Jakarta lebih dekat, buruknya akses layanan kesehatan yang ada semakin tampak jelas. Kita masih saja mendengar ada calon pasien yang ditolak dari rumah sakit karena tidak memiliki biaya pengobatan, bayi yang dijadikan sebagai jaminan pembayaran biaya bersalin, tingginya kematian balita, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, aspek layanan kesehatan yang memadai harus menjadi fokus gubernur berikutnya.

Berbagai langkah yang dapat diambil adalah menekan biaya pengobatan bagi masyarakat tidak mampu, mengontrol harga peredaran obat dan peralatan kesehatan, dan bila perlu memberlakukan program subsidi di bidang kesehatan.


# 3 Korupsi


Sebagai ibu kota negara, Jakarta harus memberikan contoh bagi daerah-daerah lain misalnya dalam penanganan korupsi. Banyak kalangan menilai, masalah korupsi merupakan kejahatan yang tergolong serius dan mutlak dibrantas. Anggapan ini tidak berlebihan bila mengingat begitu besarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh korupsi. Uang yang seharusnya dikelola untuk kepentingan rakyat kemudian dikorupsi tentu sangat merugikan kehidupan terutama di bidang ekonomi. Pada akhirnya, secara langsung korupsi telah menjadi katalis kemelaratan rakyat.

Pada tahun 2011, lembaga survey Tranparancy International Indonesia merilis sebuah laporan yang mengatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Jakarta hanya sebesar 4,43 dan merupakan sebuah angka yang masih di bawah standar [3]. Artinya, praktik korupsi di Jakarta masih tumbuh subur dan mendesak untuk diberantas. Sebagai pemimpin Jakarta, berbagai langkah yang dapat diambil dalam melawan korupsi adalah dengan melakukan transparansi penggunaan anggaran daerah. Dengan adanya langkah ini, masyarakat dapat dijadikan sebagai pengontrol tindakan korupsi sehingga para calon koruptor tidak dapat leluasa dalam menjalankan aksinya.

Langkah transparansi ini dapat dilakukan dengan memajang seluk-beluk penggunaan anggaran daerah di website khusus. Dari website ini, seluruh lapisan masyarakat Jakarta dapat mengetahui sekaligus menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Lagi pula hal ini sudah seharusnya dilakukan mengingat Undang-Undang mengenai keterbukaan publik sudah lama bergulir.

Akhir kata, semoga pemimpin Jakarta berikutnya mampu mengatasi ketiga pemasalahan urgent di atas. Amin.    


Referensi
  1. http://www.tempo.co/read/news/2012/07/29/214419933/Orang-orang-Yang-Berhasil-Atasi-Masalah-Jakarta diakses tanggal 30 Juli 2012.
  2. http://www.tempo.co/read/news/2011/02/02/173310722/Menteri-Akui-Akses-Layanan-Kesehatan-Belum-Merata diakses tanggal 31 Juli 2012.
  3. http://forum.detik.com/icw-tuding-foke-suburkan-korupsi-rt-rw-bongkar-kebohongan-fauzi-t408249.html diakses tanggal 31 Juli 2012.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar