Rabu, 03 Oktober 2012

Menegakkan Panji-Panji Pendidikan di Wilayah Perbatasan, Mungkinkah?

Potret Pendidikan di Perbatasan 

“Kehidupan warga perbatasan jauh sekali dari kata cukup. Bak katak di dalam tempurung, itulah perumpamaan yang cocok untuk menggambarkan kehidupan mereka. Pendidikan yang digadang-gadang sebagai aset vital dalam pembangunan bangsa hanya angan di sana. Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah hanya berakhir pada sebuah retorika yang tanpa makna. Bayangkan saja, bagaimana bisa menempuh pendidikan hingga 9 tahun, apabila sekolah menengah pertama (SMP) jumlahnya saja minim bahkan tidak ada. Itulah gambaran nyata dunia pendidikan yang dijalani warga khususnya di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia. “

Ironi pendidikan pada daerah perbatasan benar-benar menjadi problematika pelik bagi bangsa ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah agar kualitas pendidikan di perbatasan manjadi lebih baik. Namun hingga kini, upaya-upaya yang dilakukan selalu menemui jalan buntu. Dengan berbagai dalih, pemerintah kerap kali membela diri dengan bersembunyi pada berbagai alasan seperti anggaran yang terbatas, hambatan geografis, infrastruktur belum memadai, dan lain sebagainya. Padahal kita semua tahu bahwa anggaran pendidikan yang digelontorkan pemerintah adalah yang paling besar proporsinya dibanding anggaran untuk hal lainnya yaitu sebesar 20,2% dari total APBN di tahun 2012 (Pikiran Rakyat, 2011). Lalu kemanakah larinya alokasi anggaran yang sebesar itu? Secara logis, dengan anggaran yang sebesar itu sudah cukup untuk setidaknya memperindah wajah pendidikan di perbatasan. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian, hal ini dapat kita lihat dari kehidupan warga perbatasan misalnya di Nanga Bayan. Dan celakanya lagi, meraka tidak sendiri. Masih banyak warga perbatasan lainnya yang mengalami nasib serupa. 

Secara geografis, Desa Nanga Bayan terletak pada daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Bila dicermati tentu kita akan semakin tergugah, desa tersebut yang notabenenya merupakan wajah depan negara (front area)justru terabaikan dari sektor pembangunan. Pendidikan yang menjadi kunci utama peningkatan taraf manusia malah disepelekan di Desa Nanga Bayan. Buktinya jelas, sarana pendidikan di desa itu hanya ada sampai taraf Sekolah Dasar. Bahkan kondisi sekolah ini sungguh sangat memprihatinkan karena tidak pernah direhab selama 36 tahun. Bisa kita bayangkan seperti apa kondisi sekolah tersebut. 

Kondisi sekolah di Nanga Bayan, Kalimantan Barat.

Celakanya lagi, kondisi pendidikan warga Nanga Bayan sangat paradoks dengan gemerlap pendidikan di daerah perkotaan. Di saat peserta didik di sekolah perkotaan asyik disuguhkan oleh ruang kelas yang serba mewah, pendidikan di Nanga Bayan hanya mampu menyediakan fasilitas yang jauh dari kata cukup. Di saat peserta didik di sekolah perkotaan dimanja oleh berbagai kemudahan akses fasilitas pendidikan, peserta didik di Nanga Bayan masih saja berkutat dengan buku-buku usang yang tak layak baca. Dan disaat peserta didik di sekolah perkotaan memiliki senyum cerah dalam menatap masa depan, peserta didik di Nanga Bayan tampak putus asa dan bingung untuk menjadi apa nantinya. Ironi bukan? Haruskan warga Nanga Bayan menggantungkan cita-cita mereka setinggi tanah?  

Secara garis besar, kondisi pendidikan yang dialami oleh warga Nanga Bayan dan warga daerah lainnya yang bernasib serupa akan berimbas pada kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Kenyataan ini dapat kita lihat dari data Human Development Index (2011) yang dikeluarkan oleh UNESCO dimana posisi Indonesia hanya berada di peringkat 110 dari 178 negara (Seputar Indonesia, 2011). Dari data ini kita tercengang karena Indonesia termasuk negara yang gagal dalam mengelola sumber daya manusianya dengan baik, termasuk pada sekotor pendidikan. Hal ini merupakan imbas dari berbagai masalah terkait carut-marutnya manajemen pendidikan di Indonesia. 

Tegakkan Panji-Panji Pendidikan 

Ibarat bendera, pendidikan di perbatasan belum berkibar dengan tegak. 67 tahun kemerdekaan kita raih, namun kondisi pendidikan di perbatasan masih saja memprihatinkan. Menurut hemat saya, berbagai upaya yang seyogyanya dapat dilakukan oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan adalah mengubah paradigma pembangunan wilayah perbatasan, meningkatkan infrastruktur pendidikan dan pendukungnya, mengkaji ulang kualitas kurikulum, meningkatkan kualitas guru, dan mempermudah akses keilmuan peserta didik. Kelima hal tersebut selanjutnya akan kita bahan secara terperinci dan menyeluruh sehingga ditemukan gagasan-gagasan untuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia.

Paradigma dalam pengembangan wilayah perbatasan sangat berpengaruh pada tindak tanduk pemerintah dalam menangani wilayah terluar tersebut. Beberapa dekade yang lalu konsep pembangunan masih dititik beratkan pada daerah perkotaan sedangkan wilayah perbatasan masih diperlakukan sebagai anak tiri. Seiring berjalannya waktu, dan ditambah oleh berbagai isu krusial yang menyangkut perbatasan maka paradigma tersebut kian berubah. Pemerintah mau tidak mau mulai memperhatikan pembangunan di wilayah perbatasan termasuk sektor pendidikan. Salah satu bentuk keseriusan tersebut ditunjukkan dari terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang memiliki tugas utama untuk mengelola perbatasan dari berbagai aspek. Secara hukum, tugas BNPP dalam mengelola perbatasan dibantu oleh 15 instansi pemerintah lainnya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, dan Pemerintah Provinsi Terkait (Perpres no. 12 Tahun 2010).

Bila diperhatikan dari ke-15 instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan maka ada satu keanehan yaitu tidak adanya peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Lalu apa maksud semua ini? Bukankah pendidikan di perbatasan sungguh mengenaskan? Tetapi kenapa peran Kemdikbud dalam hal ini justru nihil? Oleh sebab itu, untuk ke depannya saya sangat menyarankan agar Kemdikbud juga dimasukkan ke dalam anggota BNPP. Terlepas dari itu semua, kita patut mengapresiasi peran pemerintah dalam memperhatikan nasib wilayah perbatasan meskipun masih terjadi kekurangan di sana-sini. 

Setelah paradigma pemerintah terbentuk maka langkah selanjutnya adalah membangun infrastruktur pendidikan dan sarana pendukungnya. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara masif yang meliputi penambahan sekolah hingga ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), perbaikan gedung sekolah yang rusak, penyedian fasilitas buku-buku yang layak, dan lain sebagainya. Selain melakukan revitalisasi infrastruktur pendidikan, sarana pendukungnya juga harus diperhatikan. Beberapa sarana pendukung pendidikan yang vital adalah aksesbilitas jalan yang mudah, penerangan yang memadai, adanya arus ilmu melalui teknologi, dan lain sebagainya. Akses jalan yang mudah dari rumah ke sekolah merupakan hal utama dalam mendukung lancarnya proses pendidikan. Belum lama ini kita dihebohkan oleh aksi para murid yang rela menyabung nyawa untuk berangkat ke sekolah. Mereka adalah beberapa murid dari pedalaman Banten yang rela meniti jembatan maut ala Indiana Jones, hanya sekedar untuk mencicipi ilmu. Aksi ini terbilang nekat karena nyawa taruhannya. Namun satu hal yang patut kita teladani dari mereka yaitu “semangat, semangat, dan semangat”. Gairah mereka untuk belajar sangatlah tinggi dan bila pemerintah tidak mampu mengakomodasi hasyrat mereka tersebut maka hal itu sungguh keterlaluan. 

Masalah listrik juga perlu diperhatikan dalam menunjang keberhasilan sektor pendidikan. Dengan adanya listrik maka kegiatan belajar-mengajar akan menjadi lebih mudah. Hal ini mendukung terciptanya aliran ilmu melalui teknologi, misalnya akses internet. Dengan demikian, kompetensi guru dan peserta didik akan semakin meningkat.   

Tahap selanjutnya dalam upaya menegakkan panji-panji pendidikan di perbatasan adalah mengkaji ulang sistem kurikulum yang ada saat ini. Seperti diketahui bahwa sebuah kurikulum memegang peranan penting dalam menentukan arah pendidikan. Dapat dianggap sebagai blue print dalam menentukan dinamika pembelajaran. Hingga saat ini tercatat ada sedikitnya 10 jenis kurikulum yang pernah dikembangkan di Indonesia namun gonta-ganti kurikulum tersebut belum signifikan dalam memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan saat ini. Lihat saja saat ini, begitu banyak masalah-masalah pendidikan yang terjadi bahkan dunia pendidikan kita dianggap telah gagal oleh sebagian orang. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai apa, siapa, dan bagaimana kurikulum pendidikan di Indonesia berlangsung. Namun yang ingin saya tawarkan sebagai bahan diskusi kita bersama adalah mengenai substansi dasar yang terdapat pada kurikulum tersebut. 

Menurut saya, kurikulum pendidikan saat ini hanya diisi oleh substansi keilmuan semata, namun proporsi kurikulum sebagai bahan baku dalam menyelesaikan sebuah masalah masih sangat minim. Akibatnya, peserta didik yang mengalami kurikulum yang demikian sulit untuk dapat menjadi solusi bagi bangsa ini. Alih-alih menjadi solusi, kebanyakan malah menjadi masalah. Seyogyanya substansi dasar yang harus dimiliki oleh kurikulum kita misalnya pendidikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti luhur, pendidikan kewirausahaan, dan lain sebagainya. Coba kita lihat kurikulum saat ini, apakah pendidikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar diajarkan di dunia pendidikan? Jawabannya : materi belajar yang demikian masih sedikit diterapkan oleh sekolah-sekolah. Padahal apabila pendidikan empat pilar tersebut benar-benar diajarkan dengan baik di sekolah-sekolah maka akan berdampak terhadap perilaku peserta didik untuk menjadi insan yang lebih baik. 

Contoh lainnya, pendidikan kewirausahaan juga masih minim diajarkan di dunia pendidikan walaupun hari-hari ini hal tersebut semakin banyak diperbincangkan. Padahal pendidikan kewirausahaan secara tidak langsung telah mengurangi angka pengangguran di negeri ini karena semakin banyak orang-orang yang berkemampuan membuka jalan ekonominya sendiri. Bahkan hal ini mampu mengurangi angka penganguran bila kewirausahaan yang ia jalankan juga melibatkan pihak lain sebagai tenaga kerja. Dengan demikian, ia telah menjadi solusi bagi negara ini. Tetapi coba banyangkan, bila kurikulum saat ini hanya menekankan masalah IQ dan nilai maka saya termasuk orang yang pesimis memandang masa depan bangsa ini. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa pendidikan bukan hanya masalah nilai, tetapi karakter. Namun bagi saya pribadi pendidikan bukan hanya masalah nilai, namun karakter dan solusi. Pendidikan belum bisa dikatakan berhasil apabila agen-agen terdidik tidak mampu menjadi solusi atas berbagai masalah yang terjadi di masa ini. Tidak ada gunanya mendapat nilai paling tinggi di sekolah bila tidak bisa berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Apakah anda setuju??? Saya setuju.

Oleh sebab itu, pemerintah harus mengkaji ulang substansi dasar kurikulum yang sedang berjalan saat ini. Gantikan substansi yang kurang perlu dengan substansi yang dianggap vital dalam menjadikan Indonesia lebih baik. 

Panji-panji pendidikan khususnya di perbatasan juga tidak akan berdiri tegak tanpa peran seorang pendidik (guru dan dosen). Oleh sebab itu, kualitas para tenaga pendidik harus mendapat perhatian yang serius. Adanya kualitas yang baik dari para tenaga pendidik akan berdampak pada kualitas murid. Dengan kualitas murid yang semakin tinggi maka keberhasilan dunia pendidikan juga akan meningkat. Semua hal ini seakan membentuk rantai sebab-akibat yang tak dapat terpisahkan satu sama lain. Jadi intinya, bila ingin dunia pendidikan kita semakin baik maka kualitas guru adalah salah satu kuncinya. Tahun 1945, di tengah kepediahan akan hancurnya negara mereka, Kaisar Jepang masih bisa berpikir cerdas bahwa guru adalah aset berharga bagi mereka saat itu. Bukan tentara, bukan pula politisi yang ia cari, tetapi guru. Lalu, coba lihat jadinya Jepang saat ini! Bangsa itu telah tumbuh menjadi sosok yang begitu kuat dikancah internasional dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, budaya, militer, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, dalam waktu 67 tahun jepang sudah termasuk negara maju. Dan bagaimana dengan Indonesia? Jauh sekali dari prestasi Jepang. Inilah salah satu akibat kita yang selama ini meremehkan peran guru. Oleh sebab itu, guru harus dijadikan sebagai pahlawan dalam membabat kebodohan sehingga bangsa ini dapat menjadi lebih baik.  

Setelah paradigma pembangunan wilayah perbatasan, infrastruktur pendidikan dan pendukungnya, kualitas kurikulum, dan kualitas guru bukan lagi dianggap sebagai masalah maka tahap terakhir dalam upaya menegakkan panji-panji pendidikan adalah dengan mempermudah akses keilmuan peserta didik. Akses keilmuan tidak hanya menyangkut masalah belajar-mengajar saja, namun pengertiannya sangatlah luas. Hal utama yang dapat dipandang sebagai bagian dari akses keilmuan adalah kemampuan peserta didik menjangkau pendidikan dari segi biaya, waktu, dan jarak. Masalah ini sangat terkait peran pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan yang sulit dijangkau secara geografis. 

Tentu, upaya-upaya dalam menegakkan panji-panji pendidikan seperti yang telah dipaparkan di atas bukanlah tanggung jawab pemerintah seutuhnya. Peran LSM dan swasta juga sangat vital dalam hal ini. Seperti halnya dengan apa yang dilakukan oleh Gerakan Indonesia Berkibar (GIB) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kontribusi utama organisasi ini adalah dalam meningkatkan SDM pendidikan misalnya program peningkatan profesionalisme guru, program kepemimpinan pendidikan dan manajemen sekolah, program tata kelola sekolah, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga beberapa pihak yang berandil dalam melakukan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia misalnya Indonesia Mengajar yang berfokus pada pelayanan pendidikan di wilayah terpencil. Selain itu masih banyak lagi peran swasta yang seringkali menitikberatkan kontribusinya pada masalah pendidikan. 

Apa yang dilakukan oleh beberapa organisasi di atas tentu sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan kita. Hal ini dapat dipandang sebagai sebuah kemajuan sekaligus peluang baru. Peluang apa yang dimaksud? Jawabanya adalah sinergi pemerintah dan swasta dalam memajukan pendidikan tanah air. Dengan adanya sinergi maka beban pemerintah akan terasa lebih ringan dalam mengurai benang kusut pendidikan tanah air yang biasanya berkutat pada masalah pendanaan. Di lain pihak, swasta juga diuntungkan dalam hal ini terutama terkait citra perusahaan yang akan semakin baik karena telah menerapkan program CSR yang tepat sasaran dan berkesinambungan. 

Semoga kelima gagasan penulis di atas dapat kita jadikan sebagai bahan referensi dalam mengambil sebuah kebijakan sekaligus sebagai pelecut semangat untuk terus berjuang menegakkan panji-panji pendidikan di wilayah perbatasan. AMIN.

Daftar Referensi
Pikiran Rakyat. 2011. Penggunaan Anggaran Pendidikan Harus Bisa Dipertanggung jawabkan. Tanggal 14 November 2011. 

Perpres no. 12 Tahun 2010. Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Seputar Indonesia. 2011. Hari Anak Nasional : Pendidikan di Indonesia Masih Rendah. Tanggal 28 Juli 2011.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar